Washington DC, 15 November 2008— Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono didalam sambutannya hari ini di G-2O Summit of Financial Markets and the World Economy yang diselenggarakan di National Building Museum, menyampaikan bahwa untuk mengatasi krisis keuangan yang terjadi saat ini, perlu dilakukan antisipasi kebijakan yang meliputi tiga tahap: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk itu sebagai tindak lanjut di dalam negeri akan dibentuk suatu gugus tugas.

Didalam jangka pendek langkah yang diusulkan oleh Presiden RI pada pertemuan itu adalah: (i) mengembalikan kepercayaan terutama disektor keuangan dengan menjamin tersedianya likuiditas, (ii) menjaga kepercayaan terhadap perbankan, (iii) mencegah terhentinya aliran kredit dan (iv) mengatasi persoalan pembiayaan perdagangan (trade financing). Didalam jangka menengah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini meliputi upaya kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (counter cyclical policy}. Didalam jangka panjang perlu dilakukan langkah-langkah untuk mereformasi system arsitektur keuangan global. Langkah-langkah ini harus dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Secara khusus Presiden Yudhoyono mengusulkan agar lembaga internasional dapat menyediakan dukungan dana (budget support), agar negara berkembang tetap dapat melakukan counter cyclical policy untuk mempertahankan pertumbuhannya, sehingga dampak negatif krisis terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dikurangi. Dana ini juga akan memungkinkan negara berkembang, termasuk Indonesia untuk terus menjalankan program pengentasan kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, sehingga penduduk yang miskin dapat terlindungi. Presiden Yudhoyono menyampaikan bahwa ide ini dapat diimplementasikan dalam format global expenditure support fund.

Usul Presiden Yudhoyono ditanggapi secara positif dan dimasukkan didalam salah satu kesepakatan langkah aksi negara-negara G-2O. Didalam langkah aksi G-2O disebutkan bahwa dalam situasi dimana pasar keuangan mengalami gangguan sehingga negara berkembang yang memerlukannya dan memiliki prestasi yang baik dalam menjalankan kebijakan yang tepat, maka lembaga multilateral harus membantu dengan menyediakan pembiayaan untuk counter cyclical fiscal policy secara fleksible.

Selain hal-hal di atas, usulan-usulan yang diajukan oleh Presiden Yudhoyono dimasukkan ke dalam komunike dan langkah aksi yang diadopsi oleh KTT G-2O:

1. Krisis ini bukan disebabkan oleh negara berkembang, namun negara berkembang, terutama penduduk miskin dapat menjadi korban dari krisis. Oleh karena itu walau krisis keuangan terjadi, komitmen terhadap pembangunan (MDGs, ketersediaan pangan, perubahan iklim) tidak boleh dikorbankan. Usul ini diterima.
2. Melihat peran dari negara berkembang yang semakin besar, maka Indonesia mengusulkan agar konstelasi dalam global governance untuk institusi multilateral lebih mencerminkan representasi dan perwakilan negara berkembang yang lebih besar. Usul ini juga didukung oleh forum G-2O summit.
3. Untuk menjaga likuiditas bagi negara-negara berkembang, Indonesia mengusulkan adanya akses keuangan melalui fasilitas likuiditas dari lembaga multilateral. Satu hal yang penting, adalah pemberian likuiditas itui harus diberikan dengan persyaratan yang tidak berlebihan dan dapat dicairkan dalam waktu singkat. Indonesia melihat bahwa persyaratan yang mengikat (conditionalities) yang berat akan menyulitkan negara berkembang. Forum G-2O mendukung usulan Indonesia.
4. Salah satu penyebab utama krisis keuangan adalah lemahnya pengawasan dan peraturan yang ada di sektor keuangan. Produk di sektor finansial berkembang lebih cepat dibanding regulasi yang ada. Oleh karena itu salah satu langkah penting yang harus diambil adalah memperbaiki peraturan dan standar di dalam sistem dan aturan disektor keuangan, termasuk masalah transparansi, akuntabilitas, sistem akuntansi yang baik. Namun Indonesia menyadari bahwa penerapan sistem ini secara tiba tiba tidak mudah bagi negara berkembang karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Untuk itu Indonesia meminta agar kepada negara-negara berkembang diberikan bantuan berupa capacity building dan waktu penyesuaian untuk mengimplementasikannya. Usul ini disetujui di dalam langkah aksi G-2O.
5. Dalam kaitan perdagangan dunia, Indonesia mendukung usulan untuk menghindari proteksionisme karena pentingnya kelancaran perdagangan dalam proses pemulihan ekonomi, namun Indonesia menekankan bahwa negara-negara berkembang tetap memiliki hak untuk mengamankan pasar domestiknya selama hal itu dilakukan konsisten dengan aturan WTO.

Aksi Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti langkah-langkah menghadapi dampak krisis keuangan internasional terhadap perekonomian nasional, Presiden RI akan membentuk gugus tugas yang bertugas merumuskan, mengimplementasikan dan memantau langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam negeri. Langkah-langkah tersebut mencakup antara lain (i) penguatan sektor keuangan dan perbankan, (ii) mengamankan APBN, dan (iii) mendorong ekspor, investasi serta penguatan pasar dalam negeri.

Gugus tugas tersebut akan beranggotakan unsur-unsur Pemerintah, Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi terkait.