Category Archives: Announcement

PEMBERLAKUAN VISA KUNJUNGAN UNTUK BEBERAPA KALI PERJALANAN BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Perpanjangan lzin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia dan Keluarganya Pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan, bersama ini kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

  1. Visa Kunjungan untuk Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) diberikan dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan masa berlaku Paspor Kebangsaan paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
  1. lzin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berasal dari VKBP sebagaimana tersebut pada angka 1, diberikan selama 60 (enam puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang;
  1. Khusus bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia (WNI) dan keluarganya pemegang VKBP, ITK nya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 (enam puluh) hari;
  1. Syarat dan tata cara pemberian VKBP bagi negara Calling Visa mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa;
  1. Syarat dan tata cara perpanjangan ITK bagi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan VKBP mengacu pada ketentuan perpanjangan ITK yang berasal dari Visa Kunjungan untuk Satu Kali Perjalanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya lzin Tinggal Kunjungan, lzin Tinggal Terbatas, dan lzin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki lzin Tinggal;
  1. Sambil menunggu perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, maka:
  • Pemberian VKBP dikenakan tarif sebesar US$ 550 (Iima ratus Iima puluh dolar Amerika), mengacu pada ketentuan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2015 angka romawi IV. Pelayanan Keimigrasian, huruf B. Visa, angka 2 bahwa VKBP dihitung per tahun sebesar US$ 110 per orang (seratus sepuluh dolar Amerika per orang);
  • Perpanjangan ITK dikenakan tarif sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), mengacu pada ketentuan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2015 angka romawi IV. Pelayanan Keimigrasian, huruf C. lzin Keimigrasian, angka 1 bahwa setiap kali perpanjangan ITK dikenakan tarif sebsesar Rp 300.000 per orang (tiga ratus ribu rupiah per orang);
  1. Penerapan pemberian VKBP berlaku selama 5 (Iima) tahun dan pengenaan biaya PNBP nya terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016.

Info dan pertanyaan lebih lanjut:

Email ke: infokonsuler@embassyofindonesia.org

Rujukan:

  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.
  2. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI ORANG ASING EKS WARGA NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN
  3. SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI, NOMOR: LML- UM-01-01-3446 TANGGAL 10 OKTOBER 2016 PERIHAL: PEMBERLAKUAN VISA KUNJUNGAN UNTUK BEBERAPA KALI PERJALANAN BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Pengumuman untuk WNI di AS Terkait Situasi Pasca Pemilu 2016

1. Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di AS mengikuti dari dekat berbagai perkembangan di sejumlah kota dan dampaknya terkait WNI di AS.

2. Bertalian dengan situasi dan kondisi tersebut, KBRI menghimbau kepada seluruh WNI di AS agar selalu waspada, menjaga keamanan pribadi dan menghindari tempat-tempat kerumunan massa.

3. Seluruh WNI diminta tenang dan tidak berspekulasi dengan adanya berita-berita yang tidak terkonfirmasi serta  tetap menaati seluruh aturan dan himbauan yang dikeluarkan Pemerintah setempat.

4. Perwakilan RI akan terus melakukan komunikasi melalui berbagai media baik email, sms blast, maupun hotline Perwakilan untuk menjangkau WNI di AS dan di saat yang sama WNI dapat menghubungi Perwakilan RI di AS di nomor darurat jika memiliki pertanyaan atau informasi lainnya.

Himbauan KBRI terkait Executive Actions on Immigrations (update)

Menyusul keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan adanya kebuntuan terkait Obama Executive Actions on Immigrations, 2014, KBRI kembali menghimbau Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk memiliki Dokumen Perjalanan RI (Paspor RI) yang masih berlaku, serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, keputusan MA AS ini berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya keputusan Presiden Obama yang menunda deportasi bagi lebih dari 4 juta imigran gelap yang merupakan orang tua dari anak/warga tetap AS selama 3 tahun dan dapat diberikan ijin kerja dengan beberapa syarat khusus.

Demikian, terima kasih.

Washington, D.C., 28 Juni 2016

Baca juga:
Himbauan KBRI terhadap Executive Actions on Immigrations (20 November 2014)

LAYANAN E-KONSULER (e-Consular Service)

Terhitung mulai tanggal 18 November 2015, WNI di wilayah kerja KBRI Washington, D.C. dapat memanfaatkan layanan e-konsuler di https://consular.embassyofindonesia.org untuk lapor diri online dan layanan konsuler lainnya.

Bagi mereka yang mengalami kesulitan melakukan proses online, KBRI Washington, D.C. masih memberikan pelayanan konsuler seperti biasa (pemohon mengunduh dan mengisi formulir yang dibutuhkan, kemudian mengirimkan/menyerahkan langsung dokumen pendukung ke loket KBRI Washington, D.C.).


IMPORTANT MESSAGE FOR VISA APPLICANTS REGARDING THE E-CONSULAR SYSTEM

Please be advised that as of November 18th 2015, the Embassy of the Republic of Indonesia in Washington, D.C. will begin to process Visa applications that have been registered online through https://consular.embassyofindonesia.org, prior to submitting the required documents to the Embassy.

Perpanjangan Paspor Diplomatik dan Dinas RI

Kepada segenap PNS/TNI/Polri pemegang paspor diplomatik/dinas RI yang sedang bertugas baik dalam rangka penempatan (posting/secondment), tugas belajar/kuliah, kursus/pelatihan singkat (short course), maupun mengikuti pendidikan kedinasan di Amerika Serikat, khususnya di wilayah D.C., Maryland dan Virginia, bersama ini dengan hormat diberitahukan beberapa ketentuan mengenai paspor diplomatik/dinas, sebagai berikut:

 

  1. Sesuai dengan peraturan International Civil Aviation Organization (ICAO), Chicago Convention Annex 9, standard 3.10.1 bahwa mulai tanggal 24 November 2015 seluruh paspor yang beredar harus sesuai dengan ketentuan ICAO, yaitu paspor Machine Readable Travel Documents (MRTD).

 

  1. Sebagai dampak pemberlakuan ketentuan ini, maka mulai tanggal 24 November 2015, paspor non-MRTD dan paspor desain lama dengan perpanjangan menggunakan stempel basah tidak akan diakui di semua tempat pemeriksaan imigrasi.

 

  1. Terkait dengan hal tersebut, maka bagi pemegang paspor diplomatik/dinas yang buku paspornya akan segera habis masa berlakunya dan akan kembali ke Indonesia/berpergian ke luar AS pada/setelah tanggal 24 November 2015, maka perlu dilakukan penggantian buku paspor dimaksud yang akan dilakukan di Direktorat Konsuler, Kemlu, melalui KBRI Washington, D.C.

 

  1. Dalam kaitan ini, bagi para pemegang paspor diplomatik/dinas desain lama termasuk keluarga yang mendampingi, dimohon agar kiranya dapat menyampaikan kepada KBRI persyaratan yang diperlukan dalam bentuk softcopy, sebagai berikut:
  • Mengisi formulir paspor diplomatik/dinas pada link berikut;
  • Scan paspor lama yang akan habis masa berlakunya;
  • Scan visa;
  • Pas foto terbaru ukuran 4×6 latar belakang putih dengan pakaian PSL Lengkap;
  • Scan SK Penugasan dari instansi masing-masing;
  • Scan Surat Setkab; serta
  • Scan surat keterangan dari lembaga yang bersangkutan di AS yang menjelaskan status pemohon

 

  1. Mengingat banyaknya permohonan penggantian paspor dinas tersebut, diperkirakan proses penggantian akan memakan waktu satu bulan sejak berkas yang lengkap dikirimkan. Sehubungan dengan itu, mohon kiranya berkas tersebut paling lambat disampaikan kepada KBRI sebelum tanggal 10 Juli 2015 melalui email infokonsuler@embassyofindonesia.org, dengan subject email: “Penggantian Paspor Diplomatik/Dinas an. [nama pemohon].”

 

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Rabu, 24 Juni 2015

Fungsi Protokol dan Konsuler

KBRI Washington, D.C.

Hotline Perlindungan WNI KBRI Washington, D.C.

Bersama ini disampaikan bahwa nomor telepon Hotline Perlindungan Warga Negara Indonesia di wilayah KBRI Washington, D.C. adalah sebagai berikut:

+1 202-775-5200 atau +1 202-569-7996

Silakan menghubungi nomor ini jika Anda menghadapi bahaya nyata, perang, terlantar, kecelakaan, sakit keras, hilang kontak, korban kejahatan, korban perdagangan manusia, meninggal dunia, dan segera memerlukan bantuan perlindungan WNI dari KBRI.

Jika Anda mengalami situasi darurat yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa Anda, silakan hubungi 911.

Sedangkan layanan telepon terkait jasa kekonsuleran di KBRI Washington, D.C. dapat dilakukan pada hari kerja antara Senin-Jumat, pukul 09.00-17.00 melalui telepon +1 202-775-5200 atau email infokonsuler@embassyofindonesia.org.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Fasilitas Keimigrasian bagi Diaspora Indonesia eks-WNI

Dalam rangka menghimpun dan meningkatkan kesempatan bagi Diaspora Indonesia di luar negeri dalam memberikan kontribusi positif bagi pemajuan pembangunan pembangunan di tanah air, Pemerintah Indonesia, memberikan kemudahan keimigrasian bagi Diaspora Indonesia eks-WNI, yaitu kemudahan untuk memperoleh Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Fasilitasi Penerbitan VITAS, ITAS, dan ITAP bagi Diaspora Indonesia eks-WNI

Bagi Diaspora Indonesia eks-WNI dapat mengajukan permohonan VITAS ke Perwakilan RI di luar negeri, yang dapat berlaku paling lama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu tinggal paling lama 2 (dua) tahun keseluruhan, paling lama 6 (enam) tahun. Setelah tiba di Indonesia, Diaspora Indonesia eks-WNI dapat mengajukan permohonan ITAS kepada Kantor Imigrasi setempat.  Permohonan ITAS harus diajukan paling lambat 30 hari setelah tanggal ketibaan. Kantor Imigrasi tersebut juga dapat memproses peralihan status ITAS menjadi ITAP tanpa menunggu jangka waktu tertentu.

Syarat-syarat pengajuan VITAS khusus Diaspora Indonesia eks-WNI adalah:

  1. Fotokopi dokumen resmi yang pernah dikeluarkan Pemerintah Indonesia (akte kelahiran, surat kenal lahir, surat nikah, akte perkawinan, paspor Indonesia, KTP, atau kartu keluarga);
  2. Paspor asli dengan minimal satu halaman kosong untuk menempelkan visa, serta masa berlaku:
    a.  Paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan; atau
    b.  Paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
    c.  Paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
  3. Berkas-berkas yang harus dilengkapi:
    a.  Mengisi formulir aplikasi, yang dapat diunduh di sini;
    b.  Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih sebanyak 2 lembar, ukuran 2×2 inci;
    c.  Bukti imunisasi untuk pemohon yang baru berkunjung ke wilayah/negara yang terjangkit demam kuning;
  4. Menyertakan money order, company’s check atau cashier’s check sesuai tarif yang telah ditentukan.
  5. VITAS akan diterbitkan oleh Perwakilan RI setelah seluruh berkas persyaratan lengkap diterima, dan mendapatkan persetujuan dari Ditjen Imigasi.